SERGAI (STARMEDIA.id) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D di DPRD Sergai dengan mitra kerja dari OPD terkait,membahas masalah pelayanan kesehatan kepada warga Sergai di aula DPRD Sergai,sepertinya macam film sinetron alias asal memenuhi guorum aja,Selasa (20/9/2025).
Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), BPJS Sergai,Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Sultan Sulaiman dan pembanding Dinas Sosial (Dinsos) Sergai.
RDP dipimpin Ketua Komisi D,Zuchri Akhyar didampingi anggota Komisi D di DPRD Sergai diantaranya Supriyadi, Awies,Syamsudin, Yanti Siregar dan Aisyah.
Sementara Dinkes Sergai diwakili Sek retaris Dinas (Sekdis) dr. Tetty Grace dan Kabid Yankes dr. Syafrin,Kadis Sosial Sergai Arianto,Direktur RSUD Sultan Sulaiman dr. Aldi Saragih,Kacab BPJS Sergai Risdamayani serta beberapa media.
Sedangkan dr. Bulan Simanungkalit selaku Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Sultan Sulaiman,yang sebelumnya akan diundang oleh Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang,tidak hadir memenuhi undangan RDP tersebut.
Ketua Komisi D,Zuhri Akhyar ketika membuka RDP ini mengatakan kalau hal ini dilakukan pihak legislatif karena banyaknya pengaduan dan lampiran yang masuk ke sekretariat DPRD Sergai, terkait buruknya pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Sergai.
“Kami mengundang mitra kerja kami di pemerintahan,bukan untuk mencari ke salahan di instansi mitra kami,tetapi ber dasarkan pengaduan warga dan marak nya pemberitaan di media sosial serta media berita yang kami nilai bentuknya sangat positif. Membuktikan hal tersebut, kami melalui Dapil masing-masing sudah melakukan check and recheck kepada warga yang terdampak di level dasar, terkait pelayanan kesehatan baik di Bidan Desa,Puskes mas di kecamatan dan RSUD Sultan Sulaiman yang nota bene milik Pemkab Sergai. Tentunya dasar kami adalah sesuai instruksi Presiden RI dan visi misi Bupati Sergai,guna memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakatnya,khususnya yang kurang mampu.”
“Ini juga menyangkut anggaran yang berasal dari APBN atau APBD, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran,kami tentunya harus punya komitmen menjaga tugas yang diemban kepada kami selaku wakil rakyat. Jangan nanti kami dianggap tidak bekerja,dan hari ini dan jika memungkinkan RDP ini akan terus kita laksanakan,agar komitmen pelaksanaan pemberian kesehatan kepada masyarakat di Sergai ini,dapat sesuai dengan sepenuhnya”,kata Zuhri.
Kadis Sosial Sergai,Arianto memapar kan,PBIJK yang berasal dari APBN yang terdata di DKS,pemberian BPJS gratis. Sekaligus menyatakan kalau Sergai sudah over quota yang ditetapkan secara nasional,sudah sebesar yakni sebanyak 170.494 jiwa dari 90.924 jiwa.
“Dinsos juga membuat rekomendasi ke Dinkes Sergai,untuk membantu warga tidak mampu guna mendapatkan bantuan kesehatan mulai Januari – Agustus 2025 tercatat 15.254 jiwa”,kata Arianto.
Dinkes Sergai yang harusnya mempunyai peran penting dalam melak sanakan program pemerintah tentang kesehatan,dalam hal ini menjelaskan kinerja Puskesmas di wilayah masing-masing.
Karena halusnya suara Sekdis Kesehatan dalam membacakan yang disampaikan oleh legislator,tidak dapat disimak secara jelas.
Sedangkan BPJS Sergai melalui Risdamayani menjelaskan kalau institu sinya sudah melampaui target sebesar 101.01 %,dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Masih ada dokumen kerjasama BPJS dengan Pemkab Sergai yang belum diteken Bupati,yakni UHC ( Universal Health Converage/Jaminan Kesehatan Semesta) prioritas,dan ini mempengaruhi pelaksanaan kinerja BPJS kedepannya”,sebut Risdamayani membela diri.
Seperti diketahui bahwa program UHC,adalah sebuah sistem penjaminan kesehatan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan,berkualitas tanpa menghadapi kesulitan keuangan akibat biaya pengobatan.
Sedangkan dr. Aldi Saragih selaku Direktur RSUD Sultan Sulaiman hanya menjawab,kalau pasien yang diterima berdasarkan data dari BPJS yang langsung ke rumah sakit.
Jawaban “buang badan” ini, seakan-akan dialihkan ke pihak BPJS apalagi tidak menjelaskan terkait buruknya pelayanan di rumah sakit,hingga membuat heboh media sosial dan sosial media belakangan ini. Dengan enteng nya menjelaskan yang ringan-ringan saja, hingga seakan-akan pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah maksimal.
Sayangnya,pihak anggota Dewan dari Komisi D tidak mencermati hal ini atau memang Pelayanan Rumkit tidak menjadi skala prioritas malah yang ditanya soal pelayanan di Puskesmas.
Paparan mitra kerja OPD di Komisi D ini membuat Syamsudin dari Komisi D naik “gula darahnya”, dan mencecar BPJS terkait kenapa pasien yang belum sepenuhnya sembuh,harus keluar dari rumah sakit setelah dirawat selama 3 hari.
“Ini peraturan harus dievaluasi dan dijabarkan dengan jelas,karena ini memakai uang dari APBN dan APBD. Kalau lewat 3 hari belum sembuh tapi harus disuruh pulang,kemudian meninggal dunia i i tanggung jawab siapa. ??”,cecar Syamsudin dari fraksi PDI-P ini kesal.
Hal senada juga disampaikan oleh Supriadi,Aisyah,Awies dan Yanti Siregar selaku anggota Komisi D di DPRD Sergai, yang menilai kalau selama ini pelayanan kesehatan untuk warga Sergai baik melalui Puskesmas atau Rumkit Sultan Sulaiman,belum memenuhi standar kesehatan.
Kembali Ketua Komisi D Zuhri menyoroti,soal adanya Surat Rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit yang dibatasi jumlahnya. Selain itu Tenaga Medis yang bertugas baik di Puskesmas baru jam 14.00 wib sudah tidak ada ditempat.
Sayangnya,Ketua Komisi D lupa untuk mempertanyakan hal ini kepada Direktur Rumkit Sultan Sulaiman,”kenapa ada dokter yang absen atau tidak masuk kerja,hingga membuat hilangnya nyawa bayi sampai sekarang tidak ada tindakan etik atau disiplin dari Pimpinan Rumkit.
Diakhiri RDP awak media yang hadir saat itu, diberikan kesempatan terbatas untuk berbicara melalui Andy Ebiet secara singkat mengatakan, memberikan apresiasi atas inisiasi Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang melalui Komisi D melakukan RDP hari ini.
“Karena waktunya singkat,secara global dan hasil monitoring kami di berbagai pelosok berkaitan dengan profesi kami sebagai jurnalis. Serta men Dengar paparan masing-masing OPD, kami menilai kalau masing-masing OPD menjadi “Kiper Terbaik” dan pandai membuang bola. ”
“Pelayanan dasar kesehatan yang diinginkan Bupati Darma Wijaya dan Wabup Adlin Tambunan sesuai visi/misinya,dalam kaitan ini kami lihat belum memenuhi apa yang diinginkan Bupati/Wabup. Apa yang dipaparkan oleh masing-masing OPD hanya sekedar pembelaan diri saja diatas kertas,tidak atau belum menyentuh seutuhnya kepada warga yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Untuk ini kami media meminta legislatif,agar meningkatkan RDP ini agar bisa melaksanakan pelayanan yang lebih maksimal lagi”, tandas Ebiet dengan tegas. (biet)
