PALAS (STAR MEDIA.id) – Sejumlah mahasiswa dan Masyarakat Pribumi yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Pribumi Sumatera Utara (Komprisu) menggelar aksi demonstrasi damai di depan kantor Bupati Padang Lawas (Palas). Jumat (20/09/2024).
Mereka menyuarakan sejumlah hal, salah satunya menuntut Meminta kepada Bapak Pj. Bupati diwilayah hukum Kabupaten Palas agar segera membuat kebijakan terarah terkait penggajian TKS (Tenaga Kerja Sukarela) mengenai Honor yang kami anggap kesejahteraan Para TKS masih belum terpenuhi pada semestinya.
Pantauan STARMEDIA.id, massa aksi yang tergabung dalam Komprisu itu awalnya menggelar aksi bebas di halaman kantor Bupati Palas dalam menyampaikan aspirasinya.
Dalam aksinya, mereka juga membawa sejumlah poster, di antaranya bertulisan ‘Meminta dengan Hornnat Kepada Pj. Bupati Palas bersama Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian Pembangunan dan Sumber daya manusia) Kabupaten Palas agar segera membuat kebijakan terkait macetnya sistem penggajian TKS’ diwilayah Hukum Kabupaten Palas, Mahasiswa Datang Bawa Keresahan Masyarakat’.
“Kami menuntut kepada Bapak Pj Bupati Palas kiranya jangan hanya diam serta tutup mata terkait permasalahan yang terjadi tentang permasalahan Gaji/Honor para tks-kesejahtera para TKS diwilayah Kabupaten Palas” demikian disampaikan Koordinator Aksi Raja Sopong dan Koordinator Lapangan Kurnia, S H bersama rekan rekannya dengan bergantian .
Disamping itu mereka, Meminta kepada Pj Bupati, DPRD agar segeru dan secepatnya membuat kebijakan RDP(Rapat Dengar Pendapat)-Rapat Paripuma Bersama Kepala BKPSDM Diwilayah Hukum Kabupaten Palas terkait Honor TKS yang dinilai kesejahteraannya (Gaji honor)masih digantung- gantung.
Maka dari itu Komprisu meminta dengan hormat dan tegas kepada lembaga/OPD Yang membidangi dan bertanggung jawab agar segera membuat kebijakan terarah dan kebijakan mutlak,” sambungnya.
Lanjutnya mengatakan, demo kali ini sebagai bentuk gebrakan atau peringatan untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Palas, Meminta dengan hormat kepada APH dan Pihak Yang Berwenang/berwajib agar segera membentuk SATKER (Satuan Tim/Kerja) untuk terbayarkan-terpenuhi.
Untuk itu kami Meminta kepada Bapak Fatoni Selaku Pj Gubsu Agar secepatnya memanggil dan mencopot langsung Pj Bupati palas terkait Permasalahan.
Dikatakan Kurnia, Pada Hari ini Rabu, (30/8/2023) Gubsu Bapak Edy Ramahyadi meresmikan Kantor Bupati Palas yang baru di Komplek Perkantoran SKPD Terpadu desa Sigala gala Sibuluan Kabupaten Palas dalam peresmian kantor tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Gubsu dan lainnya.
Dalam peresmian itu dihadiri oleh DPRD, Kapolres, Kajari Palas dan khususnya terhadap paten.
Seterusnya, Meminta kepada Bapak Pj, Gubsu bersama Kepala BKPSDM Sumut agar merekomendasikan kepada KEMENDAGRI (Kementerian Dalam negeri)-Bapak Presiden RI Untuk secepatnya panggil dan pecat PJ Kabupaten Palas terkait Staf Khusus yang digaji melalui APBD Palas sedangkan sangat begitu banyak kasus/pemberitaan permasalahan para TKS yang kesejahteraannya kami anggap belum ditunaikan oleh pihak yang berwajib pada semestinya.
“Palas ini terbilang daerah paling dinamik dan kondusif dibanding daerah lainnya, kalau tidak disentil seperti ini ya akan diam saja,” ujar dia.
“Kami selaku yang hadir tergabung Dalam Komprisu mahasiswa melakukan aksi ini karena prihatin dengan tidak jelas nya yang kami tuntut ini meresahkan di kalangan masyarakat,” katanya kepada awak media.
“Kami ingin Pj Bupati Palas bisa menemui kami untuk menjelaskan tuntutan kami,” imbuh dia.
Namun, Aksi demo di depan kantor Bupati Palas itu dijaga sejumlah anggota polisi Polres Palas, Satpol PP dan damkar Palas. Tak tampak satu pun pejabat dari Pemkab Palas yang menemui mereka. Massa lalu membubarkan diri.
Dan mereka akan melanjutkan aksi tersebut minggu. Pungkasnya diamini rekan-rekan yang hadir lainnya. (AHAR)