Bupati Samosir Serahkan Remisi Umum Kepada 103 Orang Warga Binaan Lapas Kelas III Pangururan

SAMOSIR (STARMEDIA.id) – Sebagai peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024, Bupati Vandiko T, Gultom, ST menyerahkan secara simbolis Remisi Umum dari Kementerian Hukum dan HAM RI kepada 103 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Pangururan.

Ikut hadir Ketua DPRD Samosir, Kapolres Samosir AKBP Yogie Hardiman, SH, S.IK, MH, Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol, Ketua PN Balige Makmur Pakpahan, Pabung Kodim 0210/TU Kapten Arm. G. Sebayang, Kalapas Kelas III Pangururan Jeremia L. Sinuraya, sejumlah Pimpinan OPD, Sabtu (17/8/2024).

Pemberian bertepatan pada HUT Ke-79 Kemerdekaan RI, mendapatkan remisi umum, 1 orang diantaranya mendapat RU 2 yang langsung dinyatakan bebas. Remisi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS-1616.PK.05.04 Tahun 2024 Tentang pemberian Remisi Umum (RU) 2024.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly melalui sambutannya dibacakan Bupati, menjelaskan bahwa pemberian remisi sebagai bentuk ungkapan syukur dan penghargaan dalam rangka perayaan kemerdekaan.

Remisi diberikan kepada warga binaan yang telah menunjukkan prestasi, disiplin tinggi, juga kontribusi program pembinaan.

“Pemerintah memberikan penghargaan berupa remisi serta pengurangan masa pidana sebagai apresiasi warga binaan memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai ketentuan perundang-undangan,” tulisnya.

Pada kesempatan ini, Menkumham memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas atas bentuk kerja keras jajaran pemasyarakatan baik tingkat pusat maupun daerah yang senantiasa memegang teguh integritas, juga berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas juga fungsi organisasi walau berbagai keterbatasan demi mewujudkan pelayanan yang optimal.

Lebih lanjut, Yasonna mengingatkan secara serius kepada seluruh jajaran untuk tidak terlibat dalam praktik peredaran narkoba maupun pungutan liar di Lapas/Rutan/LPKA agar tidak mencederai prestasi yang sudah dicapai selama ini. “Tidak ada toleransi bagi praktik penyimpangan semacam ini”, tegasnya. (WGR)